head2

Info Suku Bunga

suku-bunga3

GALLERY FOTO

Semarang – Sebanyak 29 Perusahaan Daerah (PD) Badan Kredit Kecamatan (BKK) yang ada di 29 kabupaten/kota di Jawa Tengah menyepakati untuk dimerger menjadi satu dengan nama PT BPR BKK Jawa Tengah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa (LB) di Ruang Rapat Gedung A lantai II Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (17/11).

Merger tersebut sebagai tindak lanjut dari Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mengamanatkan bahwa kepemilikan saham minimal 60 persen harus dimiliki pemerintah daerah kabupaten atau kota atau badan usaha milik desa atau kelurahan. Sementara, saat ini saham yang dimiliki baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota tidak mencapai 60 persen, yakni 51 persen saham yang dipegang Pemprov Jawa Tengah, dan 49 persen saham dipegang pemerintah kabupaten/kota. Merger tersebut rencananya dilakukan pada 2016 nanti.

Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP berharap merger tersebut dapat lebih mendekatkan BKK kepada masyarakat. Akses modal yang mudah dan cepat dari BKK akan membuat masyarakat lebih memiliki daya juang untuk menjadi pengusaha.

“Kita tidak bisa memandang remeh BKK-BKK kita ini. Mereka kita harapkan betul-betul bisa menempel dengan ketat masyarakat yang memang membutuhkan permodalan,” katanya saat memberikan pengarahan dalam RUPS LB.

Menurut Ganjar, saat ini masyarakat lebih memilih menjadi pegawai ataupun PNS sebagai mata pencaharian mereka. Karenanya, agar masyarakat mau beralih menjadi pengusaha, pemerintah perlu memberikan pelayanan berupa modal, pasar, pengetahuan, dan pendampingan.

“Agar masyarakat kita punya daya survive yang tinggi, kan tidak harus jadi pegawai. Dia bisa menjadi pengusaha. Nah pengusaha ini biasanya problemnya adalah modal, pasar, pengetahuan, dan pendampingan kalau skalanya masih kecil,” ujarnya.

Selain melakukan merger 29 BKK, Ganjar juga berencana menghubungkannya dengan Bank Jateng. Sehingga, kebutuhan modal BPR BKK Jawa Tengah terpenuhi dan ujungnya dapat lebih cepat menyelesaikan persoalan kemiskinan dan pengangguran.

“Setelah dengan format ini akan lebih kencang nanti kita hubungkan ke Bank Jateng. Sehingga kita membayangkan satu rangkaian yang sangat panjang dan ini bisa saling berkait,” tuturnya.

RUPS LB tersebut juga menyepakati due diligence menggunakan simulasi ketiga sebagai acuan dalam cut off neraca PD BKK hasil konsolidasi, yaitu pembentukan Penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) 100 persen dengan memperhitungkan jaminan potensi yang ada dicatat dalam Rapid Rural Appraisal (RRA) tidak dikeluarkan dalam neraca atau tidak dibebankan. Selain itu, juga disepakati penetapan lokasi kantor pusat PT BPR BKK Jawa Tengah berada di Ibukota Jawa Tengah, dan proses seleksi direksi dan dewan pengawas atau komisaris akan bekerjasama dengan pihak ketiga atau independen. (disalin dari http://www.jatengprov.go.id)

Info Suku Bunga

suku-bunga3

GALLERY FOTO
Hubungi Kami
phone   (0273) 323880
fax   (0273) 323879
email  bkkeromoko@gmail.com
home   Jl. Diponegoro No. 53
  Wonogiri

 

Produk Kami
Customer Service

MIKRO 2

 

PENGUNJUNG

Pos Pelayanan

home  Pos Pelayanan Kec Puh Pelem
home  Pos Pelayanan Desa Jeruk,       
 home  Pos Pelayanan Kec Purwantoro

 

Promo Bulan ini

Dapatkan cashback  untuk pembukaan deposito * (nominal tertentu). Segera hubungi Kantor cabang BKK Eromoko terdekat.